Ilmuguru.org - Pada kesempatan kali ini IG (IlmuGuru) ingin memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Tahun 2018.
![Soal Siap USBN SMA Mapel Sosiologi](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB0sZ2qFWbywxOIrDKcZi_RrExD5ttGqhvFDbsjWpkEwhD6T7lu0BRnoPdhDOUbNCgPKNAKn9Hv2XbpD8W8UNS3e9UXe69Ut9Hp5lbS_hGOEXjURjFuUurdurub9GuQduAmgkxBNB0O-mS/s1600/29Kemendikbud.jpg)
Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Menimbang bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional,sehingga perlu diganti.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Silahkan Download Peraturan Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Berikut ini
PERATURAN MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kepala Sekolah adalahguru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
4. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
5. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan diwilayah provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota.
8. Sekolah Indonesia diLuar Negeri yang selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknisdi lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikandasar,danpendidikanmenengah.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikandilingkunganKementerian.
Demikianlah artikel tentang :
![Soal Siap USBN SMA Mapel Sosiologi](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB0sZ2qFWbywxOIrDKcZi_RrExD5ttGqhvFDbsjWpkEwhD6T7lu0BRnoPdhDOUbNCgPKNAKn9Hv2XbpD8W8UNS3e9UXe69Ut9Hp5lbS_hGOEXjURjFuUurdurub9GuQduAmgkxBNB0O-mS/s1600/29Kemendikbud.jpg)
Download Peraturan Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Menimbang bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional,sehingga perlu diganti.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Silahkan Download Peraturan Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Berikut ini
Berikut ini ulasan mengenai Peraturan Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kepala Sekolah adalahguru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
4. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
5. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan diwilayah provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota.
8. Sekolah Indonesia diLuar Negeri yang selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknisdi lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikandasar,danpendidikanmenengah.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikandilingkunganKementerian.
Demikianlah artikel tentang :
Download Peraturan Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Selamat Belajar, Salam Sukses...!!!Mau donasi lewat mana?
Kalau sudah melakukan DONASI silahkan hubungi ke no Whatshapp ini ya : WA-IG
Paypal
Bank BRI - An.Sarif Hidayatullah / Rek : 3702-0104-7715-536
DONASI ANDA PENTING UNTUK KAMI
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi "SEIKLASNYA" dengan klik tanda panah di atas. Alasannya Donasi klik DISINI
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi "SEIKLASNYA" dengan klik tanda panah di atas. Alasannya Donasi klik DISINI
Post a Comment